"ARUS BALIK REVOLUSI GOLKAR"

“ Arus Balik Revolusi Golkar”

*Yoyarib Mau

Hasil perolehan kursi DPR-RI Golkar  menempati posisi kedua setelah PDIP dengan perolehan suara PDI Perjuangan 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, NasDem 35 kursi, Hanura 16 kursi. Total keseluruhan 560 kursi. Adanya kegagalan Golkar sebagai pemain lama yang tidak dapat mengusung calon, kemudian bergabung sebagai salah satu partai pengusung dari paket Prabowo-Hatta. Pilihan pahit memberikan dukungan bagi Prabowo-Hatta menjadi polemik internal Golkar. Pasca pemilu presiden Golkar bermanufer untuk mematenkan koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. Golkar mengkomandai kebersamaan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta dengan membangun koalisi permanen dengan nama Koalisi Merah-Putih (KMP).

Pergerakan Golkar dalam mengambil alih kendali KMP pasca putusan MK, 21 September 2014 menjadi embrio arus revolusi balik dimulai, ketika pertemuan yang biasa dilakukan bersama di rumah polonia dan bergeser ke rumah politisi senior Golkar Akbar Tanjung pada 10 September 2014, kemudian dilanjuti dengan penandatangaanan kesepakatan koalisi permanen di parlemen di Tugu Proklamasi. Gejolak yang terjadi di dalam internal Golkar apakah tetap dalam KMP atau bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KHI). Agung Laksono (AL) yang awalnya ngotot agar Munas dipercebat menjadi kendor dan tidak terdengar lagi gaungnnya. Dan tetap mengikuti agenda Munas yang akan berlangsung pada 2015, prestasi dan kemampuan elit Golkar mampu membenamkan kekacauan faksi internal, hal ini disebabkan karena Aburizal Bakrie (ARB) bersandar kuat dibahu Akbar Tanjung. Akbar Tanjung sebagai perekat bagi faksi-faksi partai Golkar, saat Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum Partai Golkar disaat yang sama Prabowo Subianto juga terlibat dalam kepengurusan Partai Golkar, sehingga ada hubungan emosional yang kuat.

Sejarah keberadaan Golkar sebagai partai penguasa berjalan seiring dengan keberadaan pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Setelah reformasi Golkar mengalami persoalan internal dimana selalu hadir faksi-faksi dalam tubuh Golkar sehingga sulit bagi partai ini memenangkan kekuasaan secara mutlak,  Golkar berusaha untuk kembali ke panggung kekuasaan, walau hanya menguasai pimpinan DPR-RI pada periode 2004-2009. Sedangkan pada periode 2009-2014 Golkar tidak mendapatkan posisi strategis sebagai ketua, hanya menempati wakil ketua  DPR-RI yang ditempati Priyo Budisantoso dan wakil ketua MPR-RI Hajriyanto Y. Thohari. 

Menjadi pernyataan penting dalam pembahasan opini ini, mengapa Partai Golkar sangat berkepentingan untuk mengendalikan Koalisi merah Putih ? Giovani Sartori membuat defenisi atas partai politik secara longgar yakni kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam perilaku dan mampu menempatkan orang-orang dalam jabatan-jabatan publik, tujuan didirikannya partai politik mendapatkan kekuasaaan politik dan mengontrol proses perumusan kebijakan, karena itu partai politik biasannya memiliki lebih dari satu tujuan atau kepentingan dalam masyarakat, dan pada tingkatan tertentu mereka berusaha mengagregasikan berbagai tujuan dan kepentingan (The Golkar Way – Akbar Tanjung – Gramedia).

Arus APBN

Defenisi Sartori jelas memberikan gambaran bahwa keberadaan partai Golkar dalam KMP tidak sekedar sebagai partai yang diibaratkan sebagai sapi yang ditusuk hidungnya untuk mudah di tarik kemana-mana. Habitat Golkar adalah berada dalam lingkaran kekuasaan, mengalami kemunduran ketika tidak ada dalam kekuasaan hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yakni perolehan kursi DPR-RI yang menurun, gagal mengusung kader partai Golkar dalam pemilu presiden 2014.  Strategi Partai  Golkar saat berkuasa adalah selalu berusaha menempatkan sejumlah kader Golkar dalam berbagai struktur pemerintahan maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dengan tujuan agar mampu mengagregasikan program kerjanya dengan anggaran negara, Contohnya posisi pimpinan organisasi kemasyarakatan seperti KNPI dan laiannya di pusat hingga daerah selalu saja ditempati oleh kader Golkar, KADIN, HIPMI dan organisasi profesional lainnya yang berpeluang untuk mengakses program pada pemerintah serta mengelola dana bantuan/dana pembinaan dari pemerintah.

Pola ini yang dijalanakan oleh Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten di saat berkuasa mengelola dana bansos dengan memberikan hibah dana tersebut, setiap tahun diduga mengalir ke Dinasti Atut bersama kroninya. Pada tahun 2011 lalu, dana hibah yang dianggarkan mencapai Rp 340,463 miliar lebih dan bansos mencapai Rp 51 miliar. Namun, sebagian dana hibah itu mengalir ke lembaga yang dipimpin keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama kroninya. menurut hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Lembaga Indendepen Peduli Publik (ALIPP). Dana hibah 2011 itu mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan suami dari adik tiri Atut yakni Lilis Karyawati Hasan. Selain itu lembaga Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banten yang dipimpin Andika Hazrumi, putra pertama Atut, menerima dana hibah 2011 senilai Rp 1,75 miliar.

Model penguasaan seperti ini hanya dapat dilakukan ketika ada dalam puncak kekuasaan, Golkar pada periode kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) mengalami kemunduran karena tidak berada di puncak kekuasaan untuk mengendalikan sejumlah anggaran proyek, sehingga sejumlah janji ARB tidak dapat diwujudkan seperti membangun kantor Golkar sekian lantai, pergantian ganti rugi terhadap korban lumpur lapindo yang tidak terwujud. ARB terlilit utang perusahaan yang begitu besar sehingga jika ada di kekuasaan maka bisa mengalihkan utang tersebut menjadi utang negara. Kebiasaan ini menjadi mental yang terpola sejak orde baru yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan SBY, akan tetapi kehadiran Jokowi dengan ide revolusi mental ingin melibas perilaku buruk ini, sehingga keberadaan Golkar yang hanya bisa kuat dan besar karena pola orde baru tersebut merasa terancam.

Arus Balik Revolusi

       Golkar perlu melakukan perjuangan kontra revolusi mental untuk tetap menikmati kenyamanan berkuasa, melakukann konsolidasi  terhadap sejumlah partai adalah hal yang tidak mudah, dalam revolusi yang harus di lakukan adalah meluluhkan sistem serta lembaga yang berkuasa untuk kemudian mengendalikan kekuasaan maka Golkar bekerja keras untuk meloloskan UU MD3 (Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) untuk menjegal PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang secara otomatis menempati posisi Ketua DPR-RI alhasil Golkar yang menempaati posisi Ketua DPR-RI, kemudian meloloskan UU Pilkada dimana Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi dilakukan oleh DPRD saja, dan mengubah situasi pemilihan DPD yang seharusnya dimenangkan oleh DPD, tetapi Golkar mampu memanfaatkan kader-kader Golkar di DPD seperti Ibrahim A. Medah, Paul Liyanto, Fahira Idris,Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang kemungkinan besar memilih mendukung paket yang diusung KMP.   

            Penguasaan sejumlah jabatan politik yang strategis merupakan indikator keberhasilan arus balik revolusi Golkar karena telah bekerja keras mengurangi taring kekuasaan revolui mental dan meningkatkan aset jabatan dan keuntungan politik, dengan menerapkan prinsip ekonomis psikologis yakni dengan dana terbatas yang di peroleh dari Partai Gerindra yang galau dan sakit hati akibat kekalahan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Geindra dan Partai kecil lainnya tidak sadar bahwa arus Revolusi Golkar ini seperti pedang bermata dua, yang bisa menusuk ke KIH dan ke dalam KMP sendiri dimana Golkar pelan-pelan membunuh Gerindra dan KMP lainya, karena rakyat akan menilai bahwa penyebab utama kekacauan politik dalam negara berawal dari perilaku Gerindra dan Partai koalisi lainnya yang mengusung Prabowo-Hatta yang tidak menerima kekalahan dalam pemilu presiden 2014 yang dimenangkan Jokowi-JK.

*Pemerhati Sosial-Politik