"HEGEMONI AMERIKA SERIKAT ATAS DEMOKRASI"

“HEGEMONI AMERIKA SERIKAT ATAS DEMOKRASI”
*Yoyarib Mau
Posisi ASEAN dalam perkembangannya sepanjang masa selalu memiliki nilai tawar tesendiri di mata bangsa-bangsa dunia. Ketertarikan negara-negara dunia karena kondisi negara-negara Asean adalah negara- negara yang tidak memihak pada saat dunia terbagi dalam dalam Blok Timur dan Blok Barat, Blok Timur dengan dikomandai oleh Rusia dengan ideologi Komunisme, sedangkan Blok Barat dengan dikomandai oleh Amerika Serikat dengan ideologi kebebabasan individu yang turunanaya adalah demokrasi. Sedangkan masyarakat Asia Tenggara memilih untuk memihak kepada suatu blok apa pun.
Keadaan yang dilukiskan diatas memaksa negara-negara Asia Tenggara juga menjadi wanita cantik yang dingin di kuasai bahkan akan dimadu oleh dua kekuatan diatas, dengan tujuan untuk melakukan penetrasi ideologi kekuasaan di negara-negara tersebut, Victor Silaen dalam sebuah publikasi mengatakan bahwa; terlebih sejak usainya perang dunia II dan dimulainya era perang dingin, AS seakan tak malu-malu tampil ke depan untuk mengatur dunia, dengan tujuan tunggal agar negara-negara di berbagai dunia tak jatuh ke tangan komunis. Maka competitor utamanya di era ini, yakni Uni Soviet (Rusia) yang segera berubah menjadi negara besar, dijadikannya “musuh utama” yang harus senantiasa di bendung agar ideologi (komunisme) yang dianggap berbahaya dan kontra – demokrasi itu tak menyebarluas ke mana-mana (Jurnal Politik, Volume 2, No. 1 Tahun 2006).
Dalam perjalanan persaingan dua kekuatan ini dimenangkan oleh kekuatan Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer lebih kuat, namun hal ini ditunjang oleh pecahnya Uni Soviet dimana negara-negara yang merupakan satu kesatuan sengan Uni Soviet memisahkan diri dan menjadi negara mandiri, dengan sendirinya membuat kekuatan Uni Soviet menjadi lemah seperti macan ompong. Sehingga Amerika dengan kekuatan penuh berada di panggung dunia untuk bisa hadir di berbagai belahan dunia.
Kehadiran Amerika dapat dengan mudah diterima di mana-mana termasuk Asia Tenggara karena ideologi demokrasi yang dikampanyekan bahwa salah satu sistem politik yang dianggap cukup baik dari berbagai sistem politik lainnya adalah demokrasi, AS segera mengalihkan perhatiannya ke Asia Tenggarasi di wilayah dimana beberapa negara pecahan (bekas) Uni Soviet berada, yang kemudian Amerika Serikat dengan kekuatan penuh melakukan invasi ke Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk meredam kekuatan komunis dengan kekuatan senjata, serta di Kamboja untuk mematahkan kekuatan Kher Merah Polpot pada tahun 1970-1998 kekuatan Komunis di wilayah – wilayah ini cukup kuat hal ini dibuktikan dengan banyaknya ranjau darat yang sebagian besar buatan China, Rusia dan Vietnam yang merupakan negara-negara yang menganut akan komunisme.
Salah satu kekuatan komunisme yang masih menguat kini adalah negara Myanmar yang rezimnya adalah masih menganut komunisme dengan kekuatan Junta Militernya, dan melakukan pemasungan terhadap upaya demokratisasi terhadap gerakan-gerakan prodemokrasi. Asia Tenggara menjadi pusat perhatian dunia ketika junta militer di Rangon melakukan “crack down” terhadap gerakan pro demokrasi yang dimotori oleh Aung San Suu Kyi. Aksi Junta militer inilah memunculkan reaksi keras dari masyarakat internasional Di tingkat Asia Tenggara, isu Myanmar hampir tidak pernah absen dari agenda pertemuan intern para Menteri Luar Negeri ASEAN dan antara ASEAN dan mitra dialognya. Karena Desakan Amerika Serikat (AS), isu Myanmar bahkan Nyaris dibahas dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika Amerika Serikat melihat prospek yang tidak cerah dari proses demokratisasi di Myanmar (Analisis CSIS, Vol. 35 No. 2 Juni 2006).
Keadaan yang ada diberbagai belahan dunia yang di dalamnya termasuk negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat sepertinya telah menjadi “polisi dunia” untuk mengawasi negara-negara dunia yang tidak menjalankan demokrasi, sehingga Amerika Serikat selalau berusaha dari dahulu hingga sekarang tetap berjuang untuk mewujudkan proses demokratisasi di semua belahan dunia ? Apakah demokratisasi adalah salah satu mazhab yang paling tepat untuk tercapai kesejahteraan ? Keadaan ini akan menaifkan keberadaan mazhab komunisme yang dianggap tidak mensejahterakan namun kenyataannnya Perekonomian China yang nota bene adalah negara komunis terus bergerak maju mencetak rekor baru dimana jumlah cadangan devisa yang kini mencapai US $ 3,1978 triliun yang apa bila dirupiahkan, nilainya mencapai Rp. 28 777 triliun, selain China ada Jepang yang ada pada posisi kedua US $ 1,14 triliun, dan Rusia US $ 525 miliar (http://www.kabarbisnis.com).
Jika demokrasi menjadi alasan Amerika Serikat melakukan intervensi ke berbagai negara maka spirit demokrasi yang mana yang hendak di jadikan dasar perjuangan demokratisasi, apakah demokratisasi yang dimaksud AS adalah demokrasi yang memberikan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat , persamaan di mata hukum, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dimana model ini merupakan demokrasi Yunani yang universal dimana Yunani adalah negara tempat lahirnya demokrasi (Pemikiran Politik Barat, Jakarta: Gramedia – 2007) atau sasaran demokraasi seperti apa yang dikehendaki oleh AS sehingga sangat getol untuk diperjuangkan.
Demokrasi yang dianut dan diperjuangkan AS sepertinya lebih pada Demokrasi Liberal yakni prinsip-prinsip kebebasan individu yang lebih mengarah pada prinsip masayarakat pasar bebas (free market society) dimana dalam alam demokrasi ini segala sesuatu yang dianggap mempengaruhi kehidupan kehidupan individu atau rakyat banyak di tentukan sepenuhnya oleh negosiasi atau bargaining, proses tawar-menawar individu atau masyarakat bersangkutan. Demokrasi yang ingin diwujudkan oleh AS leboh pada demokrasi liberal, yang kemudian mewujudkan politik kekuasaan yang ungkapkan oleh Harold Lasweel seorang tokoh ilmu politik penting di Amerika Serikat dengan dictumnya bahwa politik itu; “Who Gets What, When, How” atau politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (Miriam Budiardjo, Gramedia - 2008). Pemahaman Laswell ini dapat dipahami karena memahami kondisi politik dan kebijakan yang berjalan dan dilakukan di Amerika.
Dari pemikiran yang diuraikan diatas menghadirkan sebuah pertanyaan besar, apakah benar demorkrasi yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat atau lebih pada pemanfaatan mazhab demokrasi dengan bargaining atau tawar-menawar seperti yang diungkapkan oleh Laswell siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ?
Kenyataan yang dilakukan oleh AS merupakan perilaku lama yang dilakukan oleh imperialisme atau kolonialisme Eropa pada waktu lalu namun bukan dengan tujuan mewujudkan demokrasi tetapi lebih pada ekspansi wilayah dan pengumpulan sumber daya alam. Namun apa yang dilakukan oleh AS dalam bentuk baju yang lebih baru dan terkesan lebih beradab dan mudah dan dapat di terima oleh semua negara.
Michael Hardt dan Antonio Negri menghasilkan sebuah karya berjudul Empire. Hard dan Negri menyakini bahwa kita saat ini telah memasuki suatu jaman baru, yaitu jaman pasar bebas yang didorong oleh globalisasi revolusi informasi dan meredupnya negara bangsa. Tak ada lagi imperialisme sebagaimana diangankan oleh para pemikir dependensia, “eksploitasi negara pinggiran oleh negara pusat”, Ini adalah jaman pos-kolonial dan pos-imperialis, dimana kedaulatan negara-bangsa telah digantikan oleh kedaulatan global, atau kedaulatan Imperium yang lahir dari gabungan antara “serangkaian kesatuan organisme nasional dan supranasional yang disatukan di bawah suatu logika aturan yang tunggal” dengan tanpa memiliki hierarki internasional yang jelas (Noam Chomsky, Resist Book-2008).
Perilaku Amerika Serikat yang diungkapkan dengan mengutip karya “empire” yang isinya mengesankan akan perilaku AS tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kolonial Eropa dengan konsep 3G (Gold, Glory dan Gospel) Gospel yang bertujuan mulia namun dibajak atau dimanfaatkan untuk mewujudkan nafsu tercapainya kepemilikan Gold dan Glory. Demikian juga Demokrasi yang pada dasarnya memiliki tujuan mulia namun dimanfaatkan untuk kepentingan individual atau kepentingan imperium.
Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan angotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari pespektif ganda suatu tindakan politik-kekuatan dan consensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi consensus (Roger Simon-Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Insist Press- Pustaka Pelajar-2004).

Persoalan Demokrasi ASEAN
Kuatnaya hegemoni AS di Asia Tenggara semakin kuat dan terorganisasi dalam organisasi regional dimana dilegitimasi dalam forum resmi dengan hadirnya pemimpin-pemimpin politik dari berbagai negara, kehadiran pemimpin-pemimpin negara merupakan sebuah legitimasi yang sangat kuat bagi sebuah peremuan antar negara, sehingga apa yang menjadi kesepakatan atau consensus bersama dan menjadi deklarsi dari forum tersebut maka hasil deklarasi tersebut harus di sepakati dan dijalankan di setiap negara-negara yang hadir.
Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah bagi pergelaran kegiatan ASEAN dan semuanya di lakukan di Bali terakhir dalam setahun yang lampau menjadi tuan rumah dari sejarah perjalanan Asean, pada tahun 1976 dilakukan pertemuan di Bali yang kemudian di tetapkan Bali Concord I yang menyepakati Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mengatur pola perilaku antarnegara anggota untuk mengedepankan cara-cara damai selesaikan sengketa diantara mereka, bukan menggunakan aksi kekerasan. Pada tahun 2003 dilakukan di Bali yang kemudian menghasilkan Bali Condord II isi kesepakatannya ASEAN membangun komunitas berdasarkan pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi dan pilar sosial budaya. Tahun 2011 kemarin menandatangi Bali Concord III yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN dengan menghasilkan Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Gommunity Of Nation, dimana memetakan jalan kedepan bagi interaksi komunitas ASEAN dengan komunitas Global (http://wwww.detiknews.com).
Menarik dari pertemuan ASEAN pada tahun 2011 yang dirangkaikan dalam gelaran KTT XIX ASEAN SUMMIT 2011 17 – 19 November 2011 , yang sebagaimana lazimnya sebelum KTT ASEAN SUMMIT didahului dengan pertemuan Pejabat Tinggi dan para Menteri ASEAN, salah satu pertemuan koordinasi antara para Menteri di bawah pilar Politik Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial Budaya kemudian barulah di dilakukan KTT XIX ASEAN SUMMIT.
Menarik pada pertemuan KTT ASEAN yang ke XIX menbampilakn sebuah pertemuan dimana bargaining position ASEAN dengan negara negara yang memiliki kemajuan lebih pesat yang kemungkinan di pakai sebagai indicator untuk dilakukan session khusus dalam KTT tersebut adalah negara yang memilki nilai devisa yang cukup besar seperti negara-negara yang telah diusebutkan di atas bahwa ada beberapa negara dunia yang memiliki cadangan devisa cukup besar seperti; China, Jepang dan Rusia, sehingga pada pertemuan KTT XIX di lakukan juga special pada tanggal 18 November 2011 KTT ASEAN – CHINA SUMMIT, KTT ASEAN – JEPANG SUMMIT, KTT ASEAN KORSEL SUMMIT, KTT ASEAN- + 3 SUMMIT (Tiongkok, Jepang, dan Korsel), dan KTT ASEAN-AMERIKA SERIKAT SUMMIT serta ada tambahan dpada hari berikutnya 19 November 2011 KTT ASEAN – UN SUMMIT (pertemuan Sekjend PBB), KTT ASEAN – INDIA SUMMIT, KTT ASEAN EAST ASIA SUMMIT (http://nasionalisrakyatmerdeka.wordpress.com).
Hasil dari kesepakatan ASEAN dan negara-negara tersebut tentunya akan berdampak bagi kepentingan ASEAN di kancah dunia. Persoalan yang tidak kalah menarik dan menjadi pertarungan kepentingan dunia adalah penyelesaian konflik di Laut China Selatan mengenai perselisihan maritim yakni kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Paracel dan Spratly dua rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara. Selain rangkaian pulau ini, ada pula pulau tidak berpenghun, atol serta karang di seputar perairan ini. China mengklaim sebagian besar kawasan ini terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Propinsi Hainan. Beijing mengatakan hak mereka atas kawasan itu bermula dari 2.000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari bangsa China. Tahun 1947, China mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara itu. Peta itu menunjukan dua rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka, kalim itu diangkat Taiwan, yang masih dianggap China sebagai provinsi yang membangkang. Vietnam mengyanggah klaim China dengan mengtakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dn mengatakan dua kepulauan itu masuk wilayah mereka. Selain Vietnam juga mengatakan mereka menguasai Paracel dan Spratly sejak abad ke 17 dan memiliki dokumen sebagai bukti. Negara lain yang mengklaim adalah Filipina, yang mengangkat kedekatan secara geografis kepulauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan itu. Tentara Filipina di pulau Thitu, laut China selatan menyambut anggpta parlemen yang berkunjung. Malaysia dan Brunei jug mengklaim sebagian kawasan di laut China Selatan itu yang menurut dua negara itu masuk dalam Zone ekslusif ekonomi, seperti yang ditetapkan dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (http://www.bbc.co.uk ).

Hadirnya Polisi Dunia
Pengakuan akan kekuasaan Amerika Serikat sangat luar biasa yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN hal ini terlihat dari KTT ASEAN – AMERIKA SERIKAT SUMMIT, kehadiran Amerika serikat sebenarnya sesuai seperti apa yang diungkapkan Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari pespektif ganda suatu tindakan politik-kekuatan dan consensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Yakni ingin mendamaikan tetapi tentunya memiliki kepentingan di balik consensus ini dan kesepaktan melalui berbagai bargaining tentunya alsan utama adalah sebagi negara campium demokrasi terbesar dunia sehingga dimana kedaulatan negara-bangsa telah digantikan oleh kedaulatan global, atau kedaulatan Imperium yang lahir dari gabungan antara “serangkaian kesatuan organisme nasional dan supranasional yang disatukan di bawah suatu logika aturan yang tunggal” dengan tanpa memiliki hierarki internasional yang jelas. Kesatuan organisasi regional dalam lingkup regional tertentu (skup) yang kecil perlu membangun bargaining dengan negara yang memiliki hak veto pada organisasi level dunia yakni PBB.terlepas dari kehadiran Amerika Serikat menyangkut kerjasam dalam bidang ekonomi.
Menjadi pertanyaan apakah hanya persoalan demokrasi atau ada persoalan lain dengan kehadiran AS hal ini ibarat pepatah lama “ada udang di balik batu” tentunya ada kepentingan karena pertarungan di kawasan ini menyangkut juga dengan kehadiran China yang nota bene adalah penanut paham komunisme serta memiliki cadangan devis yang kuat dan melebihi Amerika Serikat yang juga lagi dera krisis ekonomi. Sehingga tentunya Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sangat strategis di kawasan ASEAN.
Pada pertemuan KTT ASEAN di Bali pada tanggal 17 November 2011 tersebut Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan secara resmi kehadiran pangkalan militer AS di Darwin-Australia dengan tahap awal, AS akan menempatkan 2500 orang Marinirnya di pangkalan tersebut (http://berdikarionline.com). Pengemuman ini sebagai shock terapy sekaligus sebagai sebuah bargaining kepentingan walaupun kehadiran pangkalan militer demi misi kemanusiaan untuk penanganan korban bencana alam (http://bisnis.com). Tidak masuk akal jika untuk kemanusiaan, karena bersamaan dalam KTT ini ada persoalan konflik klaim wilayah di kawasan laut China Selatan sehingga kehadiran pangkalan militer AS lebih pada kepentingan politik pertahanan dan keamanan AS di kawasan ASEAN.
Kepentingan atau hegemoni politik pertahanan dan keamanan menjadi utama hal ini dikarenakan sudah berakhirnya penempatan prajurit AS di kawasan Irak sehingga dimana akan ditempatkan prajurit AS, kemudian bisa dilakukan latihan militer bersama dengan negara-negara ASEAN. Kesempatan ini AS dapat memperkenalan senjata dan alat-alat perang AS kepada negara-negara ASEAN yang kemudian sudah tercipta kebergantungan negara-negara ASEAN terhadap AS karena suku cadang persenjataan yang dibeli dari AS. Pemikiran dikuatakan dengan AS yang telah mengubah strategi militernya tidak focus lagi pada pengerahan pasukan militer tetapi lebih pada pengembangan teknologi persenjataan, terkait pemusatan perhatian ke kawasan Asia Pasifik, anggaran pertahanan AS akan difokuskan untuk pengembangan dan produksi pesawat tempur, kapal perang, dan persenjataan serta sistem pengintaian teknologi tinggi (Kompas 7 Januari 2012).
Tuntutan AS terhadap negara-negara ASEAN dan memberikan bantuan tentu harus di penuhi mungkin saja perlu penerapan Demokrasi dalam sistem politik nagara tersebut namun kepentingan AS lebih dominan jika tidak maka akan dilakukan embargo suku cadang senjata sebagaimana Indonesia mengalaminya karena alsan pelanggran HAM di Timor Leste.
Hegemoni AS di kawasan ini juga ingin menegaskan bahwa Demokrasi harus menjadi utama yakni mengenai dialog seperti yang dilakukan melalui model KTT ASEAN, namun tekanan militer AS dilakukan dengan sejumlah kepentingan terselubung sebagai wujud tawar menawar dukungan bagi negara-negara ASEAN sekaligus kepentingan militer serta ekonomi ada dalam persoalan ini karena sumber mineral dan energi yang di miliki ASEAN di kawasan laut China Selatan sangat besar.
Atas nama demokrasi dengan pemahaman bahwa hal ini bagian dari globalisasi di mana perlu melakukan kerjasama regional (ikatan kerjasama dalam organisasi) merupakan bentuk-bentuk imperialism modern berupa pengekangan dan pengendalian yang didasarkan pada kekuatan yang menghegemoni pasar dunia bahkan kemanan dunia sehingga benarlah bahwa demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pasar bebas tetapi saling mendukung dan kekuatan militer sebagai kekuatan presure. Model ini tidak jauh berbeda dengan jaman penjajahan masa kolonialisme Eropa, padahal demokrasi yang berasal dari Yunani (dari - oleh dan untuk rakyat) tidaklah seperti yang di kembangkan oleh Amerika Serikat.
*Mahasiswa Ilmu Politik – Kekhususan Politik Indonesia – FISIP - UI