“EVENT ORGANISER Vs CIVIL SOCIETY”
*Yoyarib Mau
*Yoyarib Mau
Lembaga survei tumbuh bagai “jamur di musim hujan” dalam era demokrasi, dalam melakukan survei melalui poling sms, wawancara via telephone, wawancara langsung ataupun lembaran kuisioner, semuanya untuk mengukur pemahamann masyarakat mengenai program pemerintah, mengenai dampak kepemimpinan president pada periode tertentu, mengukur kebijakan pemerintah yang berdampak pada menurun atau meningkatnya angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga lembaga survei dilakukan untuk mengetahui apa pendapat atau harapan ke depan.
Menjelang Pemilu President sejumlah lembaga survei melakukan survei guna mengetahui opini public mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini serta aspirasi yang berkembang yang bekembang dalam masyarakat.
Survei maupun poling merupakan salah satu pilar dalam era demokrasi karena kegagalan partai politik dalam melakukan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik bagi warga masyarakat, salah satu fungsi partai politik adalah adalah sebagai sarana komunikasi politik diantaranya memperbincangkan, dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo – 2008), dengan demikian survei dilakukan untuk mengetahui kehendak masyarakat terhadap keberhasilan pemerintahan yang berkuasa atau kegagalan pemerintah yang berkuasa, jika sepakat maka akan memberikan dukungannya bagi pemerintah yang berkuasa tetapi sebaliknya apabila masyarakat merasa pemerintah gagal maka mereka akan mengalihkan dukungannya.
Kehadiran lembaga survei harus mampu menjaga obyektifitas dan independensi karena diharapkan lembaga ini dapat berperan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (civil society) atau lemabaga ini dapat dikategorikan sebagai struktur politik informal di luar partai politik, seperti yang di tuliskan di atas bahwa lembaga survei melakukan fungsi politik tetapi bukan partai politik, struktur-struktur politik informal mengambil peran penting dalam melakukan artikulasi kepentingan dan memberikan input yang berharga bagi bagi sistem politik kita jika sistim politik formal mengalami kemandegan atau kasarnya mengalami kegagalan. Peran LSM dalam hal ini lembaga survei menjadi gadis cantik yang dieleu-elukan oleh para politisi menjadi kekuatan baru. Lembaga survei diaharapkan dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga yang di kendalikan oleh para peneliti dan ilmuwan guna membaktikan dirinya untuk bangsa dan Negara.
Sejalan dengan waktu lembaga survei hadir dengan berbagai nama serta semua orang berpeluang untuk mendirikan lembaga survei, seperti; Lembaga Study Demokrat (LSD) – Denny J. A., Lembaga Survei Indonesia (LSI) – Saiful Mudjani, Indo Barometer – Mohamad Qodary, LRI – Johan Silalahi, dan CIRUS Surveyors Group – Andrinof Chaniago dan Puskaptis – Huzin Yazid, dan juga yang dilakukan oleh kampus seperti; Puskapol – UI dan lainya.
Permasalahan yang diahadapi oleh lembaga survei mengenai perilaku dan tabiat dari salah satu lembaga survei dalam mempublikasikan hasil surveinya bahwa paket pasangan capres-cawapres yang akan berlaga dalam pemilu president pada tanggal 08 JULI 2009 kepada public bahwa salah satu kandidat memperoleh keterpilihan kurang lebih dari 60% volatile, dengan demikian Lembaga survei ini menyarankan agar pemilu hanya di lakukan satu putaran saja, sebenarnya sah-sah saja jika hasil publikasinya di peruntukan bagi public namun yang tidak lazim adalah Lembaga Survei ini katanya di biayai oleh Fox Indonesia – Konsultan Politik yang di gawangi oleh Choel Malarangeng Tim Sukses Pasangan Susilo Bambang Yudoyono – Boediono (M Alfan Alfian - Kompas 18 Juni 2009) Ada hal lain yakni Potret para pelaku atau pimpinan lembaga survei dalam hal ini Denny J. A. di jadikan iklan serta potret pasangan SBY – Boediono dan ajakan agar pemilu satu putaran (Kompas 16 Juni 2009), dilain pihak ada iklan spanduk dimana potret Denny J. A di sebar di sejumlah jalanan dengan isi pesan yang sama ajakan agar pemilu satu putaran namun kali ini isi pesan nya mengarahkan untuk memilih paket dengan nomor urut 1 (Mega – Prabowo).
Pertanyaan mungkinkah independensi lembaga survei yang dikenal sebagai Civil Society telah bergeser menjadi Even Organiser? Pada umumnya Jenis Penelitian berdasarkan manfaat penelitian memilikiki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan, apabila penelitian ini murni maka akan berorientasi pada nilai social, sedangkan penelitian terapan yang dilakukan karena sponsor dan memiliki kedudukan di luar disiplin ilmu. Pada prinsipnya penelitian ini memiliki kecenderungan menggeneralisir hasil penelitian untuk kepentingan sponsor karena berdasarkan tuntutan sponsor.
Apabila LSI Saiful Mudjani yang disinyalir disponsori oleh Fox Indonesia mempublikasikan hasil surveinya kepada public dengan berbagai ajakan sebenarnya telah melakukan penghkhianatan terhadap etika penelitian sebab apabila hasil penelitian nya digunakan untuk kepentingan sponsor maka tidak perlu di publikasikan atas nama lembaga survei terhadap public apabila dengan ajakan tertentu, bisa saja hasil survei ini di publikasikan oleh sposnsor sendiri terhadap public sehingga transparan dan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan tidak menyesatkan.
Lembaga Survei yang diharapkan sebagai civil society diharapkan untuk tidak terlibat atau berpihak tehadap pasangan tetentu karena posisi mereka diharapkan sebagai panutan moral – etis dan obyektif dalam mempublikasikan hasil surveinya, apabila mereka memilih untuk memberikan dukungan terhadap pasangan tertentu maka seyogianya mereka memilih untuk menjadi “Konsultan Politik” atau Tim Sukses dari Kubu tertentu yang mensponsori sehingga masyarakat pun memiliki pemahaman yang benar bahwa hasil survey tersebut bukanlah hasil yang akurat tetapi bagian dari pencitraaan guna menggiring opini public guna memilih pasangan capres-cawapres yang di usung.
Pergeseran makna lembaga survei yang disebelumnya berperan sebagai civil society atau kelompok kepentingan, apabila dikategorikan menurut Alomnd dan Powell (Miriam Budiardjo 2008) Lembaga survei sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salah satu paradigmanya memainkan peran penting dalam memajukan demokrasi yang didalamnya juga melakukan kampannye pembentukan opini public. Tetapi dalam perjalanan waktu khususnya di era demokrasi Indonesia lembaga survei dalam publikasi penelitiannya cukup baik dan terutama dalam massa otonomo daerah, hasil kemenangan pilkada yang berlangsung di Indonesiapun tidak terlampau jauh (margin eror) dengan hasil survei keterpilihan yang dilakukan lembaga survei, akhirnya para tim sukses melihat ini sebagai sebuah peluang jika lembaga survei dapat di jadikan sebagai “brain image” atau “trade marck” di pasaran (masyarakat) guna menggiring pemilih untuk memilih kandidat tertentu.
Penulis tidak salah apabila memberikan label baru bagi lembaga survei yang terlibat untuk menjadi tim sukses tetapi memakai lembaga yang seyogianya bersikap independent dan obyektif dalam memainkan perannya, tetapi terkontaminasi dengan menerima orderan pekerjaan untuk mensukseskan pasangan tertentu atau partai tertentu mereka tak salah jika di samakan dengan “event organiser” karena tak mampu untuk menjalankan acara yang di buat sehingga membutuhkan lembaga untuk memanajemeni hajatan tersebut. Dengan melihat fenomena ini membuktikan bahwa partai politik telah gagal melakukan fungsinya dan tidak hanya itu tetapi lembaga survei sebagai lembaga yang berperan sebagai struktur-struktur politik informal telah terkooptasi dalam politik praktis tidak lagi memiliki independensi sebagai pemberi informasi yang benar yang dapat dipercaya namun kenyataan yang terjadi ibarat “jauh panggang dari api” atau peran lembaga survei dimana profesi intelektualitas beradu validitas di gadai guna mendapatkan sepotong keju, andai perilaku ini telah menjadi virus yang mewabah maka kemanakah rakyat mengadu guna menemukan tabib-tabib demokrasi yang professional guna memberikan obat penawar yang mujarab.
*Penulis :Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik – Kekhususan Politik Indonesia – FISIP – UI
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806383314
Menjelang Pemilu President sejumlah lembaga survei melakukan survei guna mengetahui opini public mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini serta aspirasi yang berkembang yang bekembang dalam masyarakat.
Survei maupun poling merupakan salah satu pilar dalam era demokrasi karena kegagalan partai politik dalam melakukan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik bagi warga masyarakat, salah satu fungsi partai politik adalah adalah sebagai sarana komunikasi politik diantaranya memperbincangkan, dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo – 2008), dengan demikian survei dilakukan untuk mengetahui kehendak masyarakat terhadap keberhasilan pemerintahan yang berkuasa atau kegagalan pemerintah yang berkuasa, jika sepakat maka akan memberikan dukungannya bagi pemerintah yang berkuasa tetapi sebaliknya apabila masyarakat merasa pemerintah gagal maka mereka akan mengalihkan dukungannya.
Kehadiran lembaga survei harus mampu menjaga obyektifitas dan independensi karena diharapkan lembaga ini dapat berperan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (civil society) atau lemabaga ini dapat dikategorikan sebagai struktur politik informal di luar partai politik, seperti yang di tuliskan di atas bahwa lembaga survei melakukan fungsi politik tetapi bukan partai politik, struktur-struktur politik informal mengambil peran penting dalam melakukan artikulasi kepentingan dan memberikan input yang berharga bagi bagi sistem politik kita jika sistim politik formal mengalami kemandegan atau kasarnya mengalami kegagalan. Peran LSM dalam hal ini lembaga survei menjadi gadis cantik yang dieleu-elukan oleh para politisi menjadi kekuatan baru. Lembaga survei diaharapkan dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga yang di kendalikan oleh para peneliti dan ilmuwan guna membaktikan dirinya untuk bangsa dan Negara.
Sejalan dengan waktu lembaga survei hadir dengan berbagai nama serta semua orang berpeluang untuk mendirikan lembaga survei, seperti; Lembaga Study Demokrat (LSD) – Denny J. A., Lembaga Survei Indonesia (LSI) – Saiful Mudjani, Indo Barometer – Mohamad Qodary, LRI – Johan Silalahi, dan CIRUS Surveyors Group – Andrinof Chaniago dan Puskaptis – Huzin Yazid, dan juga yang dilakukan oleh kampus seperti; Puskapol – UI dan lainya.
Permasalahan yang diahadapi oleh lembaga survei mengenai perilaku dan tabiat dari salah satu lembaga survei dalam mempublikasikan hasil surveinya bahwa paket pasangan capres-cawapres yang akan berlaga dalam pemilu president pada tanggal 08 JULI 2009 kepada public bahwa salah satu kandidat memperoleh keterpilihan kurang lebih dari 60% volatile, dengan demikian Lembaga survei ini menyarankan agar pemilu hanya di lakukan satu putaran saja, sebenarnya sah-sah saja jika hasil publikasinya di peruntukan bagi public namun yang tidak lazim adalah Lembaga Survei ini katanya di biayai oleh Fox Indonesia – Konsultan Politik yang di gawangi oleh Choel Malarangeng Tim Sukses Pasangan Susilo Bambang Yudoyono – Boediono (M Alfan Alfian - Kompas 18 Juni 2009) Ada hal lain yakni Potret para pelaku atau pimpinan lembaga survei dalam hal ini Denny J. A. di jadikan iklan serta potret pasangan SBY – Boediono dan ajakan agar pemilu satu putaran (Kompas 16 Juni 2009), dilain pihak ada iklan spanduk dimana potret Denny J. A di sebar di sejumlah jalanan dengan isi pesan yang sama ajakan agar pemilu satu putaran namun kali ini isi pesan nya mengarahkan untuk memilih paket dengan nomor urut 1 (Mega – Prabowo).
Pertanyaan mungkinkah independensi lembaga survei yang dikenal sebagai Civil Society telah bergeser menjadi Even Organiser? Pada umumnya Jenis Penelitian berdasarkan manfaat penelitian memilikiki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan, apabila penelitian ini murni maka akan berorientasi pada nilai social, sedangkan penelitian terapan yang dilakukan karena sponsor dan memiliki kedudukan di luar disiplin ilmu. Pada prinsipnya penelitian ini memiliki kecenderungan menggeneralisir hasil penelitian untuk kepentingan sponsor karena berdasarkan tuntutan sponsor.
Apabila LSI Saiful Mudjani yang disinyalir disponsori oleh Fox Indonesia mempublikasikan hasil surveinya kepada public dengan berbagai ajakan sebenarnya telah melakukan penghkhianatan terhadap etika penelitian sebab apabila hasil penelitian nya digunakan untuk kepentingan sponsor maka tidak perlu di publikasikan atas nama lembaga survei terhadap public apabila dengan ajakan tertentu, bisa saja hasil survei ini di publikasikan oleh sposnsor sendiri terhadap public sehingga transparan dan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan tidak menyesatkan.
Lembaga Survei yang diharapkan sebagai civil society diharapkan untuk tidak terlibat atau berpihak tehadap pasangan tetentu karena posisi mereka diharapkan sebagai panutan moral – etis dan obyektif dalam mempublikasikan hasil surveinya, apabila mereka memilih untuk memberikan dukungan terhadap pasangan tertentu maka seyogianya mereka memilih untuk menjadi “Konsultan Politik” atau Tim Sukses dari Kubu tertentu yang mensponsori sehingga masyarakat pun memiliki pemahaman yang benar bahwa hasil survey tersebut bukanlah hasil yang akurat tetapi bagian dari pencitraaan guna menggiring opini public guna memilih pasangan capres-cawapres yang di usung.
Pergeseran makna lembaga survei yang disebelumnya berperan sebagai civil society atau kelompok kepentingan, apabila dikategorikan menurut Alomnd dan Powell (Miriam Budiardjo 2008) Lembaga survei sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salah satu paradigmanya memainkan peran penting dalam memajukan demokrasi yang didalamnya juga melakukan kampannye pembentukan opini public. Tetapi dalam perjalanan waktu khususnya di era demokrasi Indonesia lembaga survei dalam publikasi penelitiannya cukup baik dan terutama dalam massa otonomo daerah, hasil kemenangan pilkada yang berlangsung di Indonesiapun tidak terlampau jauh (margin eror) dengan hasil survei keterpilihan yang dilakukan lembaga survei, akhirnya para tim sukses melihat ini sebagai sebuah peluang jika lembaga survei dapat di jadikan sebagai “brain image” atau “trade marck” di pasaran (masyarakat) guna menggiring pemilih untuk memilih kandidat tertentu.
Penulis tidak salah apabila memberikan label baru bagi lembaga survei yang terlibat untuk menjadi tim sukses tetapi memakai lembaga yang seyogianya bersikap independent dan obyektif dalam memainkan perannya, tetapi terkontaminasi dengan menerima orderan pekerjaan untuk mensukseskan pasangan tertentu atau partai tertentu mereka tak salah jika di samakan dengan “event organiser” karena tak mampu untuk menjalankan acara yang di buat sehingga membutuhkan lembaga untuk memanajemeni hajatan tersebut. Dengan melihat fenomena ini membuktikan bahwa partai politik telah gagal melakukan fungsinya dan tidak hanya itu tetapi lembaga survei sebagai lembaga yang berperan sebagai struktur-struktur politik informal telah terkooptasi dalam politik praktis tidak lagi memiliki independensi sebagai pemberi informasi yang benar yang dapat dipercaya namun kenyataan yang terjadi ibarat “jauh panggang dari api” atau peran lembaga survei dimana profesi intelektualitas beradu validitas di gadai guna mendapatkan sepotong keju, andai perilaku ini telah menjadi virus yang mewabah maka kemanakah rakyat mengadu guna menemukan tabib-tabib demokrasi yang professional guna memberikan obat penawar yang mujarab.
*Penulis :Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik – Kekhususan Politik Indonesia – FISIP – UI
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806383314
Tidak ada komentar:
Posting Komentar